Dibalik Kisruh TPL : Tanah Menangis di Tapanuli Selatan

masukkan script iklan disini

Medan- Aku duduk di tepi kebun karet ditemani segelas kopi Sipirok yang rasanya terasa getir. Kupandang tunggul-tunggul patah. Bau tanah yang baru saja dibalik ekskavator masih menyengat. Inilah tanah ulayat, warisan leluhur, yang sejak ratusan tahun lalu menjadi nadi kehidupan masyarakat adat. Namun kini, ia telah berubah menjadi medan perebutan antara rakyat kecil dengan sebuah korporasi besar: PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Kisruh ini bukan sekadar perkara batas lahan. Ia adalah luka yang dalam, berlapis sejarah dan ketidakadilan. Masyarakat adat menyebut tanah ini sebagai sumber hidup. Tetapi perusahaan menyebutnya sebagai bagian dari konsesi — angka-angka yang berubah-ubah luasnya, seolah permainan peta di atas meja birokrasi.

Aku masih ingat cerita seorang bapak tua di Angkola Timur. Matanya berkaca-kaca ketika menyebut pohon karet dan kopi yang ditanam sejak ayahnya masih muda. Semua itu kini rata dengan tanah. Ia hanya mampu menunjuk hamparan kosong, sembari berbisik, “Mereka bilang ini APL, Areal Penggunaan Lain. Tapi bagi kami, ini tanah pusaka.”

Di dusun Silinggom-Linggom, tiga orang warga adat pernah melakukan aksi yang mengguncang nurani siapa pun yang melihat. Mereka mengubur tubuhnya hidup-hidup, hanya menyisakan kepala, di atas lahan leluhur yang sudah ditumbang TPL. Aku menatap wajah-wajah mereka lewat foto: Irwansyah Siregar, Marzuki Pulungan, Hidir Harahap. Dari tanah yang menutup tubuhnya, aku seolah mendengar jerit: “Kami dikubur di tanah kami sendiri!”

Konflik ini makin pelik karena dugaan permainan izin konsesi. Laporan Jikalahari menyebut hampir 28% areal TPL berpotensi ilegal karena berada di atas kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas, hingga HPK. Konsesi yang semula belasan ribu hektar, berubah-ubah menjadi lebih luas. Aneh, seperti sulap: dari 12 ribu hektar, menjadi 13 ribu, lalu 14 ribu lebih. Semakin lama, semakin melebar, semakin menyesakkan.

Masyarakat menuntut kejelasan: ganti rugi, pengembalian tanah, pembentukan Pansus DPRD. Tapi suara mereka kerap dibalas intimidasi. Bahkan, banjir dan longsor yang melanda desa-desa pun dianggap sebagai “efek samping” dari penebangan hutan.

Di tengah itu, Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, mencoba menenangkan gelombang. Ia bicara tentang rapat-rapat Forkopimda, tentang TORA, tentang APL 4.577 hektare yang katanya sudah jelas “keluar dari konsesi”. Namun masyarakat masih resah. BPN belum berani menerbitkan sertifikat. Jalan menuju kepastian hukum terasa panjang, berliku, dan penuh kabut.

Aku menyaksikan demo demi demo di depan kantor bupati dan DPRD. Massa membawa spanduk bertuliskan “Tutup TPL!”, “Kembalikan Tanah Kami!”, hingga “Hutan Bukan Ladang Industri!”. Suara mahasiswa dari Tabagsel Raya menggema sampai Jakarta, mendesak KLHK mencabut izin TPL. Di DPRD Sumut, bahkan ada anggota dewan rela bertelanjang dada, malu memakai jas DPR jika rakyatnya terus menderita.

Semua ini membuatku bertanya: sampai kapan tanah ini menangis? Sampai kapan rakyat kecil harus mengubur diri untuk didengar? Sampai kapan suara alam — banjir, longsor, hilangnya satwa — menjadi saksi bisu keserakahan?

Aku menulis cerita ini dengan getir. Karena konflik agraria di Tapanuli Selatan bukan sekadar berita, melainkan potret luka bangsa: ketika tanah leluhur diubah jadi angka-angka izin, ketika masyarakat adat harus berhadapan dengan intimidasi, ketika negara terlalu sering ragu berdiri di pihak rakyatnya.

Di kejauhan, kudengar suara seorang ibu yang rumahnya hilang ditimpa longsor. Ia berbisik lirih, “Kalau tanah ini terus dirampas, kami tak punya lagi tempat untuk pulang.”

Dan aku pun tahu: ini bukan sekadar kisruh. Ini adalah perlawanan demi sepetak tanah yang mereka sebut dengan satu kata sederhana — hidup...

Sumber : Irwan A.Batubara

(TIM)