Pak Tani Minta Gubsu Hentikan Eksekusi Lahan HPPLKN di Helvetia, Diduga Ada Permainan Mafia Tanah
Medan – Puluhan warga yang tergabung dalam kelompok tani menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, 24 September 2025 . Mereka menuntut penghentian eksekusi lahan Hak Pengelolaan Perkebunan Lembaga Ketahanan Nasional (HPPLKN) di Pasar IV Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang.
Aksi ini dipimpin oleh orator Raden Sukrisno, yang menegaskan adanya dugaan permainan mafia tanah dalam proses penguasaan dan eksekusi lahan tersebut. Menurut para petani, lahan yang selama ini mereka kelola secara turun-temurun justru terancam diambil alih tanpa mempertimbangkan hak-hak rakyat kecil.
“Di balik eksekusi ini kami menduga kuat ada permainan mafia tanah. Petani yang sudah lama hidup dan bercocok tanam di atas lahan ini justru terpinggirkan. Padahal mereka menjaga tanah itu dengan susah payah,” teriak Sukrisno dalam orasinya.
Desakan ke Gubernur Sumut
Para pengunjuk rasa meminta Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution—yang dikenal sebagai gubernur termuda di Indonesia—untuk turun tangan menghentikan eksekusi dan meninjau kembali keputusan terkait lahan HPPLKN.
“Kami berharap Bapak Gubernur meninjau ulang keputusan yang jelas-jelas tidak berpihak kepada rakyat. Jangan sampai tanah yang dikuasai kelompok tani dan kelompok adat, termasuk tanah ulayat peninggalan Kesultanan Deli, malah hilang karena kepentingan segelintir pihak,” tegas orator aksi.
Dalam pernyataannya, massa juga menekankan bahwa pemerintah daerah harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, bukan kepada kepentingan korporasi ataupun mafia tanah.
Latar Belakang Konflik
Konflik agraria di Sumatera Utara bukan hal baru. Sejumlah kasus serupa sering kali melibatkan benturan kepentingan antara petani, kelompok adat, perusahaan perkebunan, hingga pemerintah. Lahan-lahan konsesi maupun tanah ulayat kerap menjadi objek sengketa yang panjang dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Menurut catatan sejumlah lembaga agraria, masalah tumpang tindih klaim atas lahan perkebunan di Deli Serdang, termasuk Helvetia, sudah terjadi sejak lama dan belum mendapatkan penyelesaian yang tuntas.
Harapan Petani
Dalam penutup orasinya, Raden Sukrisno menegaskan bahwa aksi damai ini merupakan bentuk jeritan rakyat kecil agar pemerintah mendengar suara mereka.
“Jangan biarkan mafia tanah merampas hak rakyat. Kami mohon Pak Gubernur, sebagai pemimpin muda yang lahir dari rakyat, agar berpihak kepada kami. Tinjau ulang kebijakan yang tidak pro rakyat. Jangan biarkan petani diusir dari tanah yang sudah mereka kelola puluhan tahun,” tutupnya.
( Bambang)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar