masukkan script iklan disini
ICW BONGKAR TEMUAN MENGEJUTKAN: 28 DARI 102 YAYASAN MITRA MBG TERAFILIASI PARTAI POLITIK
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai program kesejahteraan rakyat, ternyata menyimpan jejaring kepentingan yang cukup mengejutkan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan soal keterkaitan politik dalam sejumlah yayasan yang menjadi mitra pelaksana program tersebut.
Peneliti ICW, Seira Tamara, menjelaskan bahwa dari 102 yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditelusuri di 38 provinsi, sebanyak 28 yayasan atau setara 27,45 persen terindikasi memiliki afiliasi dengan partai politik.
Partai Gerindra tercatat sebagai partai dengan jumlah afiliasi yayasan terbanyak, yakni 7 yayasan. Disusul Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 5 yayasan, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan NasDem masing-masing beberapa yayasan, kemudian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, dan Hanura dengan 2 yayasan, serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, dan Partai Swara Rakyat Indonesia masing-masing 1 yayasan.
Yang menarik, Seira menegaskan temuan ini bukan ditujukan untuk menyerang satu partai tertentu, melainkan untuk menunjukkan adanya pola politisasi yang meluas dalam program MBG, sekaligus berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaannya di lapangan.
ICW juga menyoroti keterlibatan sejumlah tokoh yang punya hubungan dengan institusi penegak hukum dan aparat negara. Yayasan Kemala Bhayangkari, misalnya, diketuai oleh Martha Dwi Maryani, istri Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo. Posisi pembina yayasan ini diisi oleh Juliati Sapta Dwi, istri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Diana Wahyuni, istri Ahmad Dofiri yang kini menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan setelah sebelumnya menjadi Wakapolri.
Selain itu, Yayasan Inklusi Pelita Bangsa yang telah menjalankan program MBG-Swasta sejak April 2025 disebut memiliki dua dari lima pendirinya berasal dari lingkungan Kejaksaan RI, yaitu Reda Manthovani yang menjabat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, dan Denny Achmad yang menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor.
Temuan ICW turut mencatat keterlibatan sejumlah tokoh militer, baik yang masih aktif maupun purnawirawan, dalam enam yayasan mitra MBG. Salah satu nama yang muncul adalah mantan Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu, yang tercatat sebagai ketua sekaligus pembina Yayasan Mualaf Indonesia Timur.
Seira menegaskan, jaringan afiliasi semacam ini berisiko besar terhadap pengawasan program ke depannya. Ia mempertanyakan bagaimana proses pengawasan bisa berjalan independen jika di kemudian hari muncul masalah, seperti kasus keracunan atau dugaan korupsi, sementara sebagian aparat penegak hukum justru turut terlibat langsung dalam pelaksanaan program tersebut.
Dengan anggaran negara yang sangat besar mengalir ke program ini, temuan ICW ini menjadi pengingat penting agar MBG benar-benar berjalan sebagai instrumen peningkatan gizi anak bangsa, bukan sekadar alat konsolidasi kekuasaan dan kepentingan kelompok tertentu.
#DPU_FYI #MBG #ICW #Korupsi #Transparansi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar